Ditjen Bina Adwil Kemendagri Sertifikasi Para Sopir Kendaraan Dinas

JAKARTA – Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri melakukan langkah-langkah strategis meningkatkan kualitas aparaturnya, khususnya bagi operator/pengemudi di lingkungan internal Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen Bina Adwil (Sesditjen Adwil), Indra Gunawan, SE, MPA dalam acara pernyarahan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi – P3 Transportasi Global Indonesia (LSP – P3TGI), kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada Jumat (7/1/2021).

Hadir juga dalam acara Kepala Bagian Perencana, Mirwan Syarif S.STP, M.A dan Direktur Utama LSP – P3TGI, Dr. Ir. Djajadi Surahman, Manager Mutu LSP tersebut, Isawara Biyanti dan sejumlah staf.

Indra mengatakan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas operator/pengemudi mobil Internal, pasalnya, masih sering ditemui di jalan, kecelakaan yang melibatkan mobil dinas dalam melaksanakan tugas.

Kejadian yang dimaksud seperti rem blong, atau sopir yang tidak bisa mengendalikan kendaraannya karena belum memiliki sertifikasi keterampilan.

“Sekretariat Ditjen Adwil akan terus berbenah dan mencoba memberikan layanan yang terbaik di internal Ditjen Adwil, serta berperan aktif dalam menunjang Reformasi Birokrasi Kemendagri,” kata Indra dalam sambutannya.

Untuk itu, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bekerjasama dengan LSP-P3TGI yang telah dilisensi dan terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis operator/pengemudi mobil. Sehingga, dengan harapan dapat menekan angka kecelakaan, memberi rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan tugas serta mampu menekan biaya perawatan tidak rutin yang dapat membebani APBN.

Serupa itu, Direktur Utama LSP – P3 TGI, Dr. Ir. Djajadi Surahman mengapresiasi langkah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melakukan pelatihan dan uji kompetensi. Hal ini penting dan mendesak, karena Presiden RI, Joko Widodo sejatinya sangat konsentrasi dengan hal tersebut

“Langkah ini sesuai visi misi Presiden RI, Bapak Joko Widodo, yaitu Indonesia Unggul dan SDM berbasis kompetensi. Sesuai Peraturan Pemerintah, Nomor 10, Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan ada 23 UU lembaga dan kementerian yang mewajjbkan SDM berbasis kompetensi,” ucap dia

“Bila memang dipercaya, tidak hanya di lingkup pemerintah pusat saja, di daerah kami siap membantu operator/pengemudi dalam menunjang setiap urusan pemerintahan, khususnya operator/pengemudi di jajaran Satpol PP maupun Pemadam Kebakaran,” pungkas Djayadi. (***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.